By | January 18, 2021

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki komitmen untuk meneruskan beberapa program berkaitan pengatasan kesehatan dan pemberian bansos (bantuan sosial) pada 2021. Karena, dia yakini imbas wabah Covid-19 belum usai dalam kurun waktu dekat.

“Pada tahun 2021, tentu saja peraturan yang bagus di 2020 terus akan diteruskan dan terus akan dilanjutkan. Khususnya sektor kesehatan, pengatasan Covid-19 dan pemberian bansos untuk rakyat,” kata Jokowi dalam video sambutannya di acara Outlook Ekonomi Indonesia.

2020 Menjadi Tahun Yang Berat Untuk Ekonomi Indonesia

Jokowi menjelaskan, wabah Covid-19 sudah membuat 2020 ini jadi tahun yang paling susah. Itu nampak dari perkembangan ekonomi yang terkontraksi secara dua triwulan berturut-turut pada kuartal II dan III 2020.

“Tahun 2020 benar-benar di kuartal I ekonomi kita masih tumbuh plus 2,97 %. Tetapi di kuartal II sebab Covid-19 kita terkontraksi turun tajam jadi -5,32 %. Selanjutnya di kuartal III ekonomi terdaftar alami pembaruan walau minus 3,49 %,” bebernya.

Baca Juga : Ekspor Indonesia Naik Di Bulan September, Tanda Ekonomi Bisa Bangkit

Menindaki keadaan ini, pemerintahan sudah berusaha untuk lakukan pengatasan Covid-19 sekalian perbaikan perekonomian nasional. Jokowi mengatakan, usaha itu sudah membuahkan hasil menjelang tutup tahun 2020 ini.

“Secara stabil peraturan perbaikan perekonomian nasional yang digerakkan mulai nampak hasilnya. Trend pembaruan semacam ini kita mengharap keadaan ekonomi di depan akan lebih bagus dan akan lebih baik,” ujar

Sri Mulyani Perbaiki Data Bansos Covid-19 untuk Tekan Potensi Korupsi

Awalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pastikan pembaruan pencatatan dalam pendistribusian bansos (bantuan sosial) Covid-19 untuk mendesak kekuatan korupsi.

Sudah diketahui, berbelanja negara untuk sektor sosial bertambah cepat di 2020. Menkeu menerangkan, ini diperuntukkan untuk jaga dan membuat perlindungan daya membeli warga khususnya pada 40 % terikuth.

“Ini cukup memberi beberapa hasil yang perlu kita lagi pusatkan supaya benar-benar dapat diterima warga dan dapat kurangi peluang berlangsungnya orang miskin baru,” kata Sri Mulyani dalam dalam Usaha Indonesia Award 2020

Dari bermacam survey yang digabungkan Kemenkeu, terdaftar jika berbelanja perbaikan perekonomian nasional di bagian bantuan sosial sudah selamatkan 3,4 juta warga yang terlepas dari jurang kemiskinan baru karena covid-19.

Adapun program pelindungan sosial seperti PKH, kontribusi gaji, kontribusi sembako, BLT Dana Dusun, kontribusi tunai dan kartu prakerja disebutkan sudah mencapai 50 juta barisan yang menerima yang masuk ke kelompok benar-benar rawan dan jadi konsentrasi dari beberapa program itu.

“Ini adalah suatu hal yang bagus dan harus lagi dinaikkan efektivitasnya. Kita akan terus membenahi pencatatan hingga inklusi dan exclusion error dapat diminimalisir. Dan pasti kita mengharap realisasinya akan dikerjakan secara bersih dari korupsi dan dari kepribadian Hazard,” kata Menkeu.

Disamping itu, ada juga program pelindungan yang lain untuk UMKM dan ultra mikro. Seperti bantuan bunga, restrukturisasi utang, dan penjamin untuk modal kerja untuk usaha kecil menengah.

“Disini letak program perbaikan perekonomian nasional. Kami bekerja bersama dengan bidang keuangan. Khususnya perbankan, supaya bisa memberi suport modal kerja untuk usaha kecil menengah lewat peletakan dana pemerintahan di perbankan dengan suku bunga yang dibantu dan memberi agunan untuk modal kerja untuk usaha kecil menengah itu,” terang Menkeu.

Untuk dunia usaha yang lain, pemerintahan memberi stimulan di bagian perpajakan, kontribusi agunan modal kerja untuk usaha. “ini pasti masih perlu untuk disempurnakan dan dalam masalah ini kami terus akan berkomunikasi pengaturan dengan semua beberapa aktor ekonomi atau pada bidang keuangan,” tutur Menkeu.

“Untuk tahun 2021, konsentrasi kita ialah masih dalam tangani korupsi dan mengembalikan ekonomi walau formasi dari APBN 2021 benar-benar cukup berubah,” tandas ia.